JDIH DJKIProduk Hukum
mengembangkan teknologi informasi secara sistematik dan terpadu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memerlukan panduan strategis dalam mendukung pengelolaan kekayaan intelektual [...]
Pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk peraturan daerah dalam rangka mengoptimalkan ide inovasi dan hasil kreativitas daerah, perlu dukungan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem inovasi daerah. [...]
Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [...]
Pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk peraturan gubernur untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa di Provinsi Bengkulu. [...]
mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien serta sistem kerja yang dinamis dan profesional di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual [...]
Melaksanakan verifikasi pelanggaraan hak cipta dan/atau hak terkait, perlu membentuk tim verifikasi [...]
Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis jabatan fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual [...]
Meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Iingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, [...]
Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani [...]
Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik [...]
Membentuk Tim Evaluasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025 [...]
Membentuk Tim Teknis Perunding Perjanjian Internasional dibidang Kekayaan Intelektual, [...]
Membentuk Tim Layanan Pengaduan dan Informasi Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025 [...]
Mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diperlukan penanganan benturan kepentingan; [...]
Profesionalisme aparatur negara, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perlu menyusun proses bisnis dan standar operasional proses bisnis guna mewujudkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi [...]