TABEL INVENTARISASI TAHUNAN
1979 (1) 1989 (3) 1994 (1) 2001 (3) 2006 (2) 2012 (3) 2016 (12) 2020 (30) 2024 (42)
1982 (1) 1991 (1) 1995 (2) 2002 (1) 2007 (2) 2013 (6) 2017 (12) 2021 (84) 2025 (77)
1986 (1) 1992 (1) 1997 (8) 2004 (3) 2008 (1) 2014 (5) 2018 (12) 2022 (100)  
1987 (1) 1993 (1) 2000 (4) 2005 (6) 2010 (1) 2015 (8) 2019 (20) 2023 (65)  

DAFTAR INVENTARISASI

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017
No Jenis Peraturan No Peraturan Tanggal Tentang Sumber Status
Ditetapkan Diundangkan
1 Undang-undang 17 Tahun 2017 22-11-2017 22-11-2017 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Dokumen
2 Undang-undang 17 Tahun 2017 22-11-2017 22-11-2017 Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 (Bahasa Inggris) Dokumen
3 Undang-undang 17 Tahun 2017 22-11-2017 22-11-2017 Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 (bahasa Indonesia) Dokumen
4 Peraturan Menteri 13 Tahun 2017 14-07-2017 11-07-2017 bahwa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografisuntuk kepentingan pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan perlu dikelola dan dipelihara dalam bentuk inventarisasi Dokumen
5 Peraturan Menteri 37 Tahun 2017 28-12-2017 12-01-2018 bahwa pengangkatan PNS melalui Penyesuaian perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Penyesuaian Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam rangka Penyesuaian Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dokumen
6 Peraturan Presiden 28 Tahun 2017 16-03-2017 20-03-2017 bahwa Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek, perlu disesuaikan dengan pengembangan dan pertumbuhan serta ruang lingkup tugas, fungsi, dan kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Dokumen
7 Peraturan Presiden 29 Tahun 2017 17-03-2017 20-03-2017 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional Dokumen
8 Peraturan Presiden 92 Tahun 2017 30-09-2017 30-09-2017 Perpres No. 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Mark, 1989 Dokumen
9 Peraturan Daerah 03 Tahun 2017 14-09-2017 14-09-2017 Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan untuk melindungi produk lokal dan untuk kepastian hukum dalarn penyelenggaraan perlindungan produk lokal perlu diatur dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dokumen
10 Peraturan Daerah 09 Tahun 2017 28-12-2017 28-12-2017 Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha kepada Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil di daerah termasuk fasilitasi hak kekayaan intelektual Dokumen
11 Peraturan Daerah 20 Tahun 2017 21-12-2017 21-12-2017 Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual adalah penyediaan prasarana sebagai ruang berpromosi dan berintekasi Dokumen
12 Peraturan Daerah 31 Tahun 2017 09-08-2017 09-08-2017 Kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokumen

Pencarian