JDIH DJKIProduk Hukum
Membentuk Tim Evaluasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025 [...]
Membentuk Tim Teknis Perunding Perjanjian Internasional dibidang Kekayaan Intelektual, [...]
Membentuk Tim Layanan Pengaduan dan Informasi Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025 [...]
Mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diperlukan penanganan benturan kepentingan; [...]
Profesionalisme aparatur negara, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perlu menyusun proses bisnis dan standar operasional proses bisnis guna mewujudkan organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi [...]
Pengelolaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Direktorat Jenderal kekayaan intelektual tahun anggaran 2025 [...]
Membentuk Tim Pelaksana Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2025 [...]
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual [...]
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual [...]
Menetapkan Tim Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Tingkat Unit Eselon I (UAPPA-E1) dan Tingkat Satuan Kerja (UAKPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2025 [...]
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pengadaan barang dan jasa, serta memastikan pengelolaan yang tertib di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, [...]
Pengangkatan Komisi Banding Merek Periode Tahun 2024-2027 perlu menetapkan besaran biaya honorarium untuk Tahun 2025; [...]
bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam melakukan penggandaan ciptaan buku dan/atau karya tulis lainnya secara fisik maupun digital dan/atau virtual [...]
Pemerintah Kabupaten Merangin memberikan dukungan dalam bentuk payung hukum agar inovasi dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah [...]
Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan untuk melindungi produk lokal dan untuk kepastian hukum dalarn penyelenggaraan perlindungan produk lokal perlu diatur dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. [...]