JDIH DJKIProduk Hukum
Perjanjian Kerja Sama Tentang Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual [...]
Perjanjian Kerja Sama Tentang Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual [...]
Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi dan Pelindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Daya Saing Produk Koperasi [...]
Perjanjian Kerja Sama Tentang Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual [...]
Perjanjian kerja sama tentang Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi (Technology Innovation Support Center) [...]
Perjanjian kerja sama tentang Pelindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual [...]
Perjanjian kerja sama tentang Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi (Technology Innovation Support Center) [...]
Penegasan kewajiban pembayaran royalti bagi pengguna komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik [...]
Memberikan pelindungan hukum yang efektif dan efisien terhadap hak kekayaan intelektual di era digital, diperlukan mekanisme penanganan pelanggaran yang efektif untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak terjadinya pelanggaran KI melalui sistem elektronik. [...]
Inovasi di Daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai Inovasi Daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat. [...]
Pelindungan kekayaan intelektual diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan daya saing masyarakat, melestarikan nilai budaya lokal, dan mendorong perkembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. [...]
Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif dan berkelanjutan, mengingat potensi ekonomi kreatif Kota Pekalongan yang khas dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat [...]
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah. [...]
Penerapan hasil inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur. [...]
Usaha mikro dan ekonomi kreatif memiliki peranan penting serta kedudukan yang strategis dalammeningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Asahan. [...]